• Memahami Aspek Hukum Penyelesaian Piutang Bermasalah (Kredit Macet) & Implikasinya dalam Pelaporan Keuangan (PSAK 71)

Memahami Aspek Hukum Penyelesaian Piutang Bermasalah (Kredit Macet) & Implikasinya dalam Pelaporan Keuangan (PSAK 71)

Date: 01 July 2019
YELLO Hotel Manggarai
Jl. Minangkabau No.9, RT.6/RW.8, Ps. Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta, Jakarta  
get directions

  • Summary

 

Isu piutang bermasalah (kredit macet) kerap dihadapi oleh akuntan publik (auditor eksternal) pada saat melakukan audit atas laporan keuangan. Akuntan publik harus melakukan assessment terhadap sejauh mana manajemen perusahaan kliennya telah melaporkan dan mengungkapkan dampak piutang bermasalah terhadap kondisi keuangan dan going concern perusahaannya. Assessment terhadap piutang bermasalah tentunya tidak dapat dilakukan tanpa memahami aspek hukum terkait piutang dan penyelesaian piutang bermasalah (kredit macet) sebagaimana telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU HT), pembebanan gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata dan lain-lain.

Penyelesaian piutang bermasalah (kredit macet) dapat dilakukan di dalam pengadilan (in-court) atau di luar pengadilan (out-court). Penyelesaian piutang bermasalah melalui pengadilan dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan atau perdamaian berdasarkan UU KPKPU. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) baik melalui negosiasi, mediasi maupun konsiliasi.

Di sisi lain, DSAK-IAI telah memberlakukan PSAK 71, “Instrumen Keuangan” yang juga mengatur pedoman bagaimana melakukan penurunan nilai piutang dengan mengklasifikasikan piutang berdasarkan kategori “performing”, “non-performing” dan “under performing”. Penerapan PSAK 71 tentu harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

 

Tujuan Lokakarya:

  1. Memberikan pemahaman terkait aspek hukum piutang bermasalah (kredit macet) dan penyelesaian piutang bermasalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
  2. Memberikan pemahaman terkait penerapan PSAK 71 dalam mencatat penurunan nilai piutang bermasalah.

 

Topik Pembahaasan:        

Sesi I:      Piutang bermasalah dalam perspektif KUH Perdata, UU KPKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya,

Sesi II:     Penyelesaian sengketa piutang bermasalah di pengadilan (in-court) dan di luar pengadilan (out-court),

Sesi III:     Memahami skema-skema penyelesaian piutang bermasalah dan pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hipotik terhadap aset debitor,

Sesi IV:    Penerapan PSAK 71 dan PSAK terkait lainnya dalam mencatat dan mengungkapkan piutang bermasalah (kredit macet).

Pemateri:

Marisi P. Purba, S.E., M.H., Ak, CA, ACPA (Akademisi, Praktisi dan Penulis)

 

July 1, 2019

09.00 – 17.00

 

Yello Hotel Manggarai

Jl. Minangkabau Timur No.9 Jakarta Selatan

 

Investasi

Normal: Rp2.750.000

Early Bird: Rp2.250.000 (Sebelum 24 Juni 2019)

Company Group: Rp2.000.000 (Untuk 3 orang/lebih)

 

Reini

0812 – 8760 – 8686

rhastuti@bdo.co.id

 

Bank Permata

Cabang Prudential Tower

No. rekening: 701642031

a.n PT BDO Insan Dinamis Indonesia